Loading
X
Selamat Datang di Portal Resmi Sekretariat DPRD Bojonegoro © 2014
Rentra Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro 2013-2018

 

Bab I

Pendahuluan

 

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan diera otonomi daerah, tidak terlepas dari kemampuan dan kecakapan manajerial serta kepekaan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan strategis tahunan yang mengandung nilai-nilai tranparansi dan akuntabel, namun tetap aspiratif terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang sehingga hasil-hasil dari pelaksanaan pembangunan tepat sasaran, tepat waktu, efektif dan efisien.

Salah satu indikator berhasilnya pelaksanaan pembangunan tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Dan keberhasilan program pembangunan merupakan persyaratan bagi setiap lembaga pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) serta pemerintah mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Oleh karena itu, peran dan kedudukan strategis Sekretariat DPRD diera otonomi daerah sebagai mediator dan fasilitator antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD perlu lebih akomodatif dalam merespon aspirasi masyarakat guna sebagai dasar untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan agar kebijakan yang ditempuh tetap mengacu pada kepentingan masyarakat.

 

1.1.    Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2015, maka Sekretariat DPRD menyusun Rencana Strategis sebagai pedoman / acuan dalam lima tahun kedepan dan pada tiap tahunnya juga menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro 2013 - 2018.

  

Penyusunan Rencana Setrategis Sekretariat DPRD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disepakati, dan penjabarannya memuat diantaranya :

  1. Visi dan Misi terhadap penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro;
  2. Program Kerja SKPD, merupakan penjabaran kebijakan kedalam kelompok dalam membentuk program-program sesuai kewenangan lokalitas SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya;
  3. Menyusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahaan yang dilengkapi indikasi pendanaan;
  4. Menetapkan lokasi rancangan kegiatan dengan memperhatikan tata ruang.

Dengan demikian Rencana Strategis menjabarkan permasalahan daftar program yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan fungsi yang dimiliki dan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kebijakan dan program strategis yang ada di Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro tersebut, untuk memberikan layanan terhadap kegiatan Alat Kelengkapan Dewan, sparing partner  Lembaga Dewan yang akuntabel sebagai penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dalam rangka merealisasikan pencapaian Visi Kabupaten Bojonegoro yaitu :

“Terwujudnya Pondasi Bojonegoro Sebagai Lumbung Pangan Dan Energi Negeri Yang  Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia dan Berkelanjutan”

Misi :

  1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi pangan dan energi;
  2. Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera;
  3. Mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman, dan layak bagi masyarakat;
  4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional;

 

 1.2.    Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro tahun 2013 - 2018 adalah :

  1. Landasan Ideal                           : Pancasila
  2. Landasan Konstitusional           : Undang – Undang Dasar 1945
  3. Landasan Operasional              :
    1. TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
    2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
    3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
    4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
    5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
    6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
    7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD
    9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD ;
      1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
      2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

  

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;
  2.  Permendagri Nomor 54  Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018.

 

1.3.       Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 - 2018 sebagai pedoman perencanaan yang dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan untuk arah kebijakan dan program kegiatan prioritas Sekretariat DPRD dalam jangka menengah dan sebagai dasar penilaian kinerja Sekretariat DPRD yang mencerminkan penyelenggaraan Pemerintah yang baik, transparan dan akuntanbel.

Tujuan penyusunan Renstra ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun kedepan. Dan dapatnya menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkelanjutan dan bersinergi antar pelaku pembangunan di Bojonegoro.

 

1.4.       Hubungan Antar Dokumen

Sebagai Dokumen Rencana Strategis yang dalam penyusunannya harus memperhatikan dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah ditetapkan bersama pada tiap tingkatan dalam organisasi yang bertujuan untuk menciptakan adanya keselarasan dalam pelaksanaan kegiatan pada tiap-tiap bagian.

 

 

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagai dokumen perencanaan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah guna sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), Dokumen Pelaksaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan.

 

1.5.    Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistimatis mengenai Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) disajikan dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB I   PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

 

BAB II             GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya SKPD yang terdiri dari Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana.

 

BAB III            ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

              Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program kepala Daerah yang tertuang pada RPJMD serta isu-isu strategis yang sedang terjadi.

 

BAB IV            VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai Visi dan Misi SKPD, Tujuan/indikator dan sasaran/indikator serta Strategi dan arah kebijakan SKPD ( Program SKPD )

 

 

BAB V  RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,   KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana program kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

 

BAB VI PENUTUP

                                     

 

bAB II

GAMBARAN PELAYANAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

 

2.1        Struktur Organisasi  serta Tugas Pokok dan Fungsi

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro, terdiri atas :

2.1.1.1 Sekretaris DPRD

2.1.1.2 Bagian Umum, terdiri dari :

a. Sub Bagian Tata Usaha;

b. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;

c. Sub. Bagian Program dan Pelaporan.

2.1.1.3 Bagian Persidangan, terdiri dari

a. Sub Bagian Rapat;

b. Sub Bagian Risalah;

c. Sub. Bagian Dokumentasi.

2.1.1.4 Bagian Administrasi Keuangan, terdiri dari :

a. Su Bagian Perbendaharaan;

b. Sub Bagian Akuntansi;

c. Sub Bagian Anggaran.

2.1.1.5. Bagian Perundang-undangan, Humas dan Protokol, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perundang-undangan;

b. Sub Bagian Humas;

c. Sub Bagian Protokol.

 

  

 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

 

 

D P R D

 

SEKRETARIS DPRD

 

 

 

BAGIAN UMUM

BAGIAN PERSIDANGAN

 

BAGIAN PER-UU-AN, HUMAS DAN PROTOKOL

BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN

 

 

SUB BAGIAN TATA USAHA

 

 

SUB BAGIAN RAPAT

 

 

SUB BAGIAN

 PER-UU-AN

 

 

SUB

BAGIAN PERBENDAHARAAN

PERBUP

NOMOR : 46 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 September 2016

 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

                 

 

SUB BAGIAN ANGGARAN

 

 

 

SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN PROGRAM DAN LAPORAN

 

 

SUB BAGIAN RISALAH

 

 

SUB BAGIAN DOKUMENTASI

 

 

SUB BAGIAN HUMAS

 

 

SUB BAGIAN AKUNTANSI

 

 

 

SUB BAGIAN PROTOKOL

 

 

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD serta dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli dan kelompok pakar / tim ahli yang diperlukan DPRD sesuai dengan kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut diatas Sekretaris DPRD Kabupaten Bojonegoro mempunyai fungsi :

  1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
  4. Penyediaan dan Pengkoodinasian tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
  5. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.

2.1.2.1 Bagian Umum

1. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan, administrasi kepegawaian,kearsipan perlengkapan pemeliharaan dan rumah tangga;

2. Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :

a.Pelaksanaan tata usaha DPRD dan Sekretariat DPRD;

b.Pelaksanaan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD;

c.Penyiapan Sarana dan Prasarana kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;

d.Pelaksanaan pengaturan,pemeliharaan dan penggunaan barang-barang inventaris serta kendaraan dinas;

 

 

e. Penggordinasian pelaksanaan administrasi kesekretariatan DPRD;

g. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;

h. Pengumpulan laporan tahunan kegiatan Sekretariat DPRD

i. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur ; dan

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

2.1.2.1.1 Sub Bagian Tata Usaha

1. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas

  1. Melaksanakan program kegiatan Sub Tata Usaha;
  2. Melaksanakan administrasi persuratan
  3. Melaksanakan adminstrasi kepegawaian
  4. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyajian bahan/data dalam ketatausahaan arsip dan administrasi kepegawaian;
  5. Melaksanakan program kegiatan dalam administrasi dan ketatausahaan;
  6. Melaksanakan standar, norma dan kriteria dalam administrasi dan ketatausahaan;
  7. Melaksanakan pengamanan, penyimpanan dan pemeliharaan surat, arsip dan dokumen;
  8. Menyusun laporan kegiatan sub bagian tata usaha ; dan
  9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

  

1.1.2.1.2   Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

  1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas
    1. Melaksanakan program kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
    2. Melaksanakan pengurusan keperluan jabatan pimpinan DPRD;
    3. Menyiapkan dan menyediakan tempat untuk kegiatan rapat-rapat, penerimaan tamu dinas DPRD dan Sekretariat DPRD serta pertemuan dinas lainnya;
    4. Melaksanakan penyelenggaraan pengamanan fisik kantor Sekretariat DPRD;
    5. Melaksanakan pengadaan perlengkapan kantor;
    6. Melaksanakan pengurusan surat-surat kendaraan dinas, pemeliharaan kendaraan dinas bagi pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD ;
    7. Melaksanakan pengawasan penggunaan dan pemeliharaan inventaris kantor;
    8. Melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan kebersihan lingkungan kantor;
    9. Melaksanakan inventaris barang-barang daerah dalam keadaan baik maupun rusak;
    10. Melaksanakan penyusunan laporan kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan ; dan
    11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum terkait dengan tugas dan fungsinya

 

 

 

2.1.2.1.2 Sub Bagian Program dan Laporan

1. Kepala  Sub  Bagian Program dan Laporan mempunyai tugas

  1. Melaksanakan program kegiatan Sub Program dan Pelaporan;
  2. Menghimpun,mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja kegiatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
  3. Menghimpun,mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan laporan-laporan sistem;
  4. Melaksanakan laporan kegiatan di lingkungan Sekretariat DPRD;
  5. Menyiapkan bahan konsolidasi laporan berkala dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun dari setiap bagian untuk dijadikan laporan berkala dan laporan pertanggungjawaban tahunan Sekretariat DPRD serta laporan lainnya ; dan
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum terkait tugas dan fungsinya.

 

2.1.2.2 Bagian Persidangan

1. Kepala Bagian Persidangan mempunyai tugas memfasilitasi kegiatan DPRD dalam acara persidangan dan menggordinasikan pembuatan risalah rapat, dokumentasi serta pengelolaan perpustakaan;

2. Kepala Bagian Persidangan mempunyai fungsi :

  

a. Penyusunan perencanaan dan program kegiatan dalam urusan persidangan;

b. Penggordinasian pelaksanaan persidangan, reses dan rapat-rapat DPRD;

c. Penggordinasian rancangan rencana kegiatan dan rencana peninjauan DPRD;

d. Pengolahan, penelahan dan perumusan kebijakan pimpinan DPRD;

e.Pengoordinasian dalam penyiapan dan mengatur pelaksanaan segala bentuk acara persidangan DPRD;

f. Pelaksanaan verifikasi penyusunan notulen/risalah rapat-rapat laporan kegiatan yang diadakan oleh DPRD;

g. Pengoordinasian pengelolaan perpustakaan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya

f. Pengelolaan perpustakaan; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai bidang tugasnya.

 

2.1.2.2.1 Sub Bagian Risalah

1. Kepala Sub Bagian Risalah mempunyai tugas:

  1. Melaksanakan persiapan dan memfasilitasi penyusunan laporan hasil rapat-rapat DPRD;
  2. Melaksanakan pengumpulan,penyusunan, pengolahan dan penyajian bahan/data dalam urusan risalah rapat-rapat DPRD;
  3. Melaksanakan program kegiatan Sub Bagian Risalah
  4. Menyiapkan bahan koordinasi, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan urusan pengelolaan risalah rapat-rapat DPRD;

 

  1. Menyusun risalah rapat baik Paripurna,rapat Pimpinan DPRD dengan komisi dan Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi;
  2. Mengkaji, menganalisis dan observasi dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan risalah DPRD;
  3. Melaksanakan penataan administrasi dalam penyelenggaraan urusan risalah DPRD’
  4. Melaksanakan penggandaan risalah rapat-rapat alat Kelengkapan DPRD;
  5. Menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan laporan kegiatan bulanan Alat Kelengkapan DPRD;
  6. Menyusun rancangan sambutan rapat paripurna untuk Pimpinan DPRD;
  7. Menyusun laporan kegiatan sub bagian risalah;dan
  8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2.2 Sub Bagian Rapat

1. Kepala Sub Bagian Rapat mempunyai tugas :

  1. Melaksanakan program kegiatan Sub Bagian Risalah;
  2. Menyiapkan bahan jadwal kegiatan dan rapat-rapat DPRD;
  3. Menyiapkan bahan rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD lainnya yang dibentuk oleh DPRD;
  4. Menyiapkan perlengkapan administrasi dalam rangka persidangan yang diselenggarakan DPRD;

 

 

  1. Menyiapkan perjalanan dinas pimpinan dan anggota-anggota DPRD;
  2. Menyiapkan pelaksanaan rapat-rapat dan reses
  3. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan rapat DPRD;
  4. Menyusun laporan kegiatan Sub Bagian Rapat ; dan
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.2.2 Sub Bagian Dokumentasi

 Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Evaluasi mempunyai fungsi :

  1. Melaksanakan program kegiatan Sub Bagian Dokumentasi;
  2. Melaksanakan pendokumentasian kegiatan DPRD dalam bentuk himpunan pidato,foto, rekaman atau dalam bentuk audio visual;
  3. Melaksanakan distribusi hasil dokumentasi DPRD kepada lembaga pemerintahan dan masyarakat
  4. Melaksanakan inventarisasi pengaduan masyarakat;
  5. Menghimpun memori dan naskah dinas pidato DPRD;
  6. Menyiapkan bahan evaluasi dokumentasi kegiatan DPRD berdasarkan program kerja DPRD;
  7. Melaksanakan pengelolaan dan administrasi perpustakaan Sekretariat DPRD,mengadakan

buku-buku bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;

  1. Menyimpan dan memelihara produk-produk DPRD serta produk-produk hukum daerah Kabupaten Bojonegoro;
  2. Menyiapkan bahan kerjasama/koordinasi terkait perpustakaan dengan sub bagian lain dalam lingkup Sekretariat DPRD dan kerjasama dengan bagian perpustakaan diluar Sekretariat DPRD;
  3. Menyiapkan dan mendistribusikan kebutuhan bahan bacaan yang diperlukan oleh DPRD;
  4. Menyusun laporan kegiatan ; dan
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Persidangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3 Bagian Administrasi Keuangan

1. Kepala Bagian Administrasi Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang anggaran, pengelolaan keuangan, verifikasi dan pembukuan di Sekretariat DPRD;

2. Kepala Bagian Administrasi Keuangan mempunyai fungsi :

  1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dalam urusan administrasi keuangan
  2. Penggoordinasian pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja                  Anggaran (RKA) ;
  3. Penggordinasian dalam penyusunan dan pelaksanaan    Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
  4. Pengoordinasian dan memverifikasi serta mengendalikan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD dan DPRD;
  5. Pengoordinasian pelaksanaan administrasi keuangan;

 

  1. Pengoordinasian pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Sekretariat DPRD;
  2. Pengoordinasian dalam pengujian dan verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  3. Pengoordinasian pelaporan keuangan dan realisasi pelaksanaan APBD Sekretariat DPRD secara berkala maupun akhir tahun;
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

 

2.1.2.3.1 Sub Bagian Anggaran

1. Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas :

  1.  Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bagian Anggaran;
  2.  Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan anggaran;
  3.  Melaksanakan konsolidasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dari semua Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk disusun menjadi RKA SKPD Sekretariat DPRD;
  4.  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Keuangan sesuai bidang tugasnya.

 

 

2.1.2.3.2 Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan

1. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas:

  1.  Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bagian Akuntansi;

 

  Melaksanakan akuntasi penerimaan dan pengeluaran kas dan selain kas secara sistematis dan kronologis berdasarkan standarakuntasi yang berlaku;

  1.  Melaksanakan konsolidasi laporan berkala dan laporan pertanggungjawaban akhir tahun dari setiap bagian untuk dijadikan laporan berkala dan laporan pertanggungjawaban tahunan Sekretariat DPRD serta laporan lainnya;
  2.  Melaksanakan program kegiatan dalam urusan pengelolaan pembukuan;
  3.  Menyiapkan bahan evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan APBD di lingkup Sekretariat DPRD dalam rangka penyusunan laporan berkala dan laporan keuangan tahunan;
  4.  Menyusun laporan kegiatan Sub Bagian Akuntansi;
  5.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Keuangan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3.3 Sub Bagian Perbendaharaan

1. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas:

  1.  Melaksanakan program dan kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan;
  2.  Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan Sekretariat DPRD;
  3.  Melaksanakan penertiban SPM untuk diajukan ke Bendaharaan Umum Daerah (BUD);
  4.  Melaksanakan uji kebenaran penagihan dan melaksanakan  verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD lingkup Sekretariat DPRD dan lingkup DPRD;

 

  1.  Membuat cash budget;
  2.  Melaksanakan penyusunan pelaporan kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan;
  3.  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Keuangan terkait dengan tugas dan fungsinya;

2.1.3.4 Bagian Perundang-undangan, Humas dan Protokol

  1. Kepala Bagian Perundang-undangan, Humas dan Protokol mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan peraturan daerah dan produk hukum lainnya,  penyediaan tenaga ahli dan Tim Ahli /pakar bagi DPRD, menyelenggarakan hubungan masyarakat dan keprotokolan dalam pelaksanaan kegiatan DPRD.

2. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Bagian Perundang-undangan, Humas dan Protokol  mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan, perencanaan dan program kegiatan dalam urusan hukum dan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Pengoordinasian pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah dan produk hukum  DPRD;
  3. Pengoordinasian penyediaan Tenaga Ahli dan Tim Ahli/Pakar bagi DPRD;
  4. Pengoordinasian pengadaan publikasi dan penerimaan informasi masyarakat serta lembaga pemerintah yang membutuhkan informasi tentang produk–produk DPRD dan kegiatan DPRD;
  5. Pengoordinasian pengumpulan bahan untuk website, penerbitan majalah, brosur atau buku tentang kegiatan DPRD;
  6. Pengoordinasian  penyusunan acara kegiatan DPRD;

 

  

  1. Pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga, satuan kerja perangkat daerah, instansi vertical/terkait, lembaga, yayasan, Pemerintah dan Kabupaten/Kota lainnya dalam penyelenggaraan keprotokolan dan hubungan antar lembaga
  2. Pengoordinasian penyusunan tata tertib persidangan atau rapat DPRD;
  3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.3.3 Sub Bagian Perundang-undangan

1. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, mempunyai tugas meneliti perumusan rancangan Peraturan Perundang- Undangan, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya;

2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan  penelitian     , pengumpulan dan pengolahan data hukum yang berhubungan dengan tugas pemerintahan daerah;

b. Persiapan rancangan peraturan daerah dan meneliti produk-produk hukum DPRD;

c. Penelaahan dan pengevaluasian peraturan perundang-undangan;

d. penyiapan bahan penyusunan keputusan DPRD dan keputusan pimpinan DPRD;

e. Penyusunan surat Keputusan Sekretaris DPRD;

f. Pengagendaan keputusan DPRD,  keputusan pimpinan DPRD dan Keputusan Sekretaris DPRD;

g. Penyebarluasan produk-produk hukum DPRD;

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Perundang-undangan, Humas dan Protokol sesuai bidang tugasnya.

 

 

2.1.2.3.3 Sub Bagian Humas

1. Kepala Sub Bagian Humas, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat guna memperjelas kegiatan DPRD;

2. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Humas mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan  hubungan timbal  balik  dengan lembaga-lembaga pemerintah, masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk memperjelas kinerja DPRD;

b. Pelaksanaan hubungan fungsional dengan satuan organisasi pelayan informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

c. Pelaksanaan inventarisasi dan distribusi bahan-bahan informasi;

d. Pengumpulan bahan penerbitan majalah, tabloid, pamphlet atau buku tentang kegiatan DPRD;

e. Pencermatan berita atau persyaratan yang di kemukakan oleh pimpina, anggota DPRD dan pihak lain, kemudian melaporkan kepada pimpinan DPRD terhadap pemberitaan media massa yang perlu mendapat tanggapan / tindak lanjut dari DPRD;

f. Pempublikasian kegiatan dan produk DPRD melalui media cetak dan elektronik;

g. Pengaturan dan pendampingan wartawan media cetak dan media elektornik dalam mendokumentasikan kegiatan rapat-rapat dan kunjungan kerja DPRD;

h. Penyiapan bahan kerja sama timbal balik dengan  pers dan instansi terkait

 i. Penyiapan bahan atau naskah dalam rangka penyelenggaraan jumpa pers;

j.  Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara DPRD sesuai dengan petunjuk Kepala Bagian Perundang-undangan, Humas dan Protokol;

k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala bagian perundang-undangan, humas dan protokol sesuai bidang tugasnya.

 

2.1.2.3.3 Sub bagian protokol

1. Kepala Sub bagian protokol mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menyusun acara kegiatan DPRD;

2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Protokol mempunyai fungsi :

a)   Pengkoordinasian dan pengaturan pelaksanaan segala bentuk acara yang dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD dan Sekretaris DPRD;

b)   Pengaturan penerimaan tamu-tamu DPRD yang berhak menerima pelayanan keprotokolan;

c)    Perumusan dan penyusunan tata tertib persidangan atau rapat-rapat yang dilakukan DPRD;

d)   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala

bagian perundang-undangan, Humas dan protokol sesuai bidang tugasnya.

 

2.2 Sumber Daya SKPD

KONDISI PEGAWAI ( SUMBERDAYA APARATUR )

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 tersebut didukung oleh beberapa potensi yang dimiliki, diantaranya Sumber Daya Aparatur atau pegawai

 

 

Untuk melaksanakan kegiatan demi pencapaian program kegiatan kearah tercapainya target program, Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro telah didukung sarana dan prasarana yang memadai,  baik sarana mobilitas maupun sarana-sarana operasional yang lainnya. Adapun data sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut:

 

TABEL DATA PEGAWAI

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOJONEGORO

TAHUN 2017

 

NO

JABATAN

PENDIDIKAN

JUMLAH

1.

Sekretaris DPRD

S2

1 orang

2.

Kepala Bagian

S2

4 orang

3.

Kepala Sub Bagian

 

 

 

S2

S1

Sarjana Muda

SLTA

4 orang

6 orang

1 orang

1 orang

4.

Staf :

 

 

 

a. PNS

S2

1 Orang

 

 

S1

9 Orang

 

 

SLTA

14 Orang

 

 

SLTP

3 Orang

 

 

SD

2 Orang

 

b.Tenaga Harian Lepas

S1

5 Orang

 

 

SLTA

SLTP

11 Orang

1 Orang

 

 

SD

1 Orang

 

 

Jumlah

64 Orang

 

Sarana dan Prasarana yang dimiliki sebagai berikut :

NO

NAMA BARANG

JUMLAH

KONDISI

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Gedung Kantor

Kendaraan Roda Empat

Kendaraan Roda Dua

Mesin Ketik

Mesin Foto Copy

Rak Besi

Lemari Kayu

 

 

 

Rak Kayu

Filling Kabinet

Brankas

Lemari Perpustakaan

Kursi Rapat Pimpinan

Kursi Rapat

Kursi Tamu Pimpinan (Sofa)

Kursi Lipat

Kursi Kerja Pimpinan

Kursi Kerja Pejabat lain

Kursi Staf

Meja Rapat

Meja Kerja Pimpinan

Meja Kerja Pejabat lain

Meja Kerja Staf

1 Unit

17 Unit

23 Unit

5 Buah

2 Unit

14 Buah

6 Buah

 

 

 

 9 Buah

20 Buah

6 Buah

6 Buah

6 Buah

453 Buah

8 Buah

257 Buah

4 Buah

17 Buah

28 Buah

73 Buah

4 Buah

17 Buah

38 Buah

Baik

Baik

Baik - Berat

Baik

Sedang – Berat

Baik

Baik

 

 

 

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik - Berat

Baik - Berat

Baik - Berat

Baik

Baik

Baik

Baik- Sedang

Baik

Baik- Sedang

Baik

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

38.

40.

41.

42.

43.

44.

Meja Komputer

Jam Mekanis

Lemari Es

AC

Kipas Angin

Televisi

Sound System

Handycam

Laptop

Komputer

Printer

Camera Elektronik

Buku Perpustakaan

Pesawat Telepon

Proyektor + Attachment

Papan Tulis

Papan Pengumuman

Perekam Suara

Tangga Double Teleskopik

Camera Film

Tripod

UPS

17 Buah

25 Buah

15 Buah

57 Buah

6 Buah

20 Unit

10 Unit

17 Unit

39 Unit

48 Unit

58 Unit

22 Unit

598 exs

19 Unit

6 Unit

14 Unit

6 Unit

19 Unit

1 Unit

1 Buah

1 Buah

1 Buah

 

Baik - Berat

Baik

Baik

Baik - Berat

Baik - Berat

Baik - Berat

Baik

Baik

Baik - Berat

Baik - Berat

Baik - Berat

Baik - Berat

Baik

Baik

Baik

Baik

Baik-Sedang-Rusak

Baik - Berat

Baik

Baik

Baik

Baik

 

 

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD  Kabupaten Bojonegoro periode sebelumnya diperlihatkan pada tabel 2.3. dan realisasi anggaran diperlihatkan pada tabel 2.3.

 

LAMPIRAN 1


 

 

Tabel. 2.3. Pencapaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 - 2018

 

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

EKSISTING

TAHUN 2008

SAT

Target Sasaran SKPD

Tahun ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD

  1. Terselenggaranya program pelayanan administrasi perkantoran:
    1. Ketersediaan kebutuhan perangko dan pengiriman surat
    2. Terbayarnya listrik, tlp dan air
    3. Terbayarnya perizinan kendaraan dinas/operasional
    4. Ketersediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor
    5. Ketersediaan jasa perbaikan peralatan kerja
    6. Ketersediaan alat tulis kantor
    7. Ketersediaan barang cetakan dan penggandaan
    8. Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
    9. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan kantor
    10. Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
    11. Ketersediaan makanan dan minuman
    12. Terlaksananya rakor dan konsultasi ke luar daerah
    13. Terlaksananya rakor dan konsultasi dalam daerah
    14. Terlaksananya pelaksanaan tugas pokok bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum
    15. Ketersediaan Jasa Pengamanan Kantor
    16.  Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur :
      1. Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor
      2. Terpeliharanya secara rutin/berkala mobil jabatan
      3. Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
      4. Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor

 

 

 

 

60

 

60

 

50

 

50

 

 

50

 

70

 

 

50

 

80

 

 

80

 

80

 

90

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

70

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

%

 

%

 

%

 

%

%

 

%

%

 

%

 

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

%

 

 

 

%

 

 

 

 

%

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

60

 

60

 

50

 

50

 

 

50

 

70

 

 

60

 

80

 

 

80

 

80

 

90

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

70

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

60

 

60

 

50

 

50

 

 

50

 

70

 

 

60

 

80

 

 

80

 

80

 

90

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

75

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

 

 

 

70

 

70

 

80

 

60

 

 

70

 

80

 

 

60

 

80

 

 

85

 

90

 

85

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

80

 

85

 

 

80

 

 

80

 

 

70

 

70

 

80

 

60

 

 

70

 

80

 

 

60

 

80

 

 

85

 

90

 

85

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

85

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

 

 

 

80

 

80

 

85

 

75

 

 

75

 

85

 

 

65

 

80

 

 

90

 

90

 

85

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

85

 

85

 

 

85

 

 

85

 

 

 

 

 

60

 

60

 

50

 

50

 

 

50

 

70

 

 

60

 

80

 

 

80

 

80

 

90

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

70

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

60

 

60

 

50

 

50

 

 

50

 

70

 

 

60

 

80

 

 

80

 

80

 

90

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

75

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

 

 

 

 

70

 

70

 

80

 

60

 

 

70

 

80

 

 

60

 

80

 

 

85

 

90

 

85

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

80

 

85

 

 

80

 

 

80

 

 

 

 

 

70

 

70

 

80

 

60

 

 

70

 

80

 

 

60

 

80

 

 

85

 

90

 

85

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

85

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

 

 

80

 

80

 

85

 

75

 

 

75

 

85

 

 

65

 

80

 

 

90

 

90

 

85

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

85

 

85

 

 

85

 

 

85

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

Terwujudnya optimalisasi sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta tecnolgi informasi

  1. Ketersediaan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  2. Ketersediaan Laporan Keuangan Semesteran
  3. Ketersediaan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
  4. Ketersediaan Laporan Keuangan Akhir Tahun
  5. Ketersediaan sistem informasi yang bisa diakses oleh masyarakat

 

           90

 

40

 

 

80

 

80

 

70

 

%

 

%

 

 

%

 

%

 

%

 

90

 

60

 

 

80

 

80

 

70

 

100

 

70

 

 

80

 

80

 

80

 

100

 

70

 

 

80

 

80

 

80

 

100

 

80

 

 

80

 

80

 

80

 

100

 

80

 

 

90

 

80

 

70

 

100

 

60

 

 

80

 

80

 

70

 

100

 

  70

 

 

80

 

80

 

70

 

100

 

  70

 

 

80

 

80

 

70

 

100

 

80

 

 

80

 

80

 

70

 

100

 

80

 

 

80

 

80

 

70

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

Terselenggaranya administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD dan fasilitasi penyelenggaraan DPRD dan penyediaan dan pengkoordinasian Tenaga Ahli

  1. Terlaksananya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
  2. Terlaksananya hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
  3. Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan
  4. Terlaksananya rapat-rapat paripurna
  5. Terlaksananya Kegiatan Reses
  6. Terlaksananya kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah
  7. Meningkatnya kapasitas pimpinan dan anggota DPRD
  8. Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang undangan
  9. Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah
  10. Terlaksananya fasilitasi Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD
  11. Terlaksananya Pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD
  12. Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD
  13. Terlaksananya Pembahasan KUA PPAS Induk

 

  1. Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD Induk

 

60

 

100

 

 

100

 

 

80

 

80

 

 

90

 

 

80

 

80

 

 

90

 

 

80

 

80

 

 

80

 

 

80

 

%

 

%

 

 

%

 

 

%

 

%

 

 

%

 

 

%

 

%

 

 

%

 

 

%

 

%

 

 

%

 

 

%

 

60

 

100

 

 

100

 

80

 

80

 

 

90

 

 

80

 

80

 

 

90

 

 

 

80

 

80

 

 

80

 

 

80

 

100

 

  100

 

 

80

 

80

 

90

 

 

80

 

 

80

 

90

 

 

80

 

 

 

80

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

80

 

  100

 

 

80

 

80

 

90

 

 

80

 

 

80

 

90

 

 

80

 

 

 

80

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

80

 

100

 

 

100

 

100

 

80

 

 

80

 

 

90

 

90

 

 

90

 

 

 

90

 

90

 

 

90

 

 

90

 

80

 

100

 

 

100

 

100

 

80

 

 

80

 

 

90

 

90

 

 

90

 

 

 

90

 

90

 

 

90

 

 

90

 

60

 

100

 

 

100

 

80

 

80

 

 

90

 

 

80

 

80

 

 

90

 

 

 

80

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

100

 

  100

 

 

80

 

80

 

90

 

 

80

 

 

80

 

90

 

 

80

 

 

 

80

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

80

 

  100

 

 

80

 

80

 

90

 

 

80

 

 

80

 

90

 

 

80

 

 

 

80

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

80

 

100

 

 

100

 

100

 

80

 

 

80

 

 

90

 

90

 

 

90

 

 

 

90

 

90

 

 

90

 

 

90

 

80

 

100

 

 

100

 

100

 

80

 

 

80

 

 

90

 

90

 

 

90

 

 

 

90

 

90

 

 

90

 

 

90

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

 

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

Meningkatnya Kapasitas Aparatur yang memadai

  1. Ketersediaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  2. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal
  3. Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
  4. Ketersediaan Dokumen Ranja dan Program Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD
  5. Terselenggaranya Penyusunan dan Pembahasan RKA APBD Induk dan RKA APBD Perubahan DPRD dan Sekretariat DPRD
  6. Terselenggaranya Bimbingan Teknis dan Penatausahaan Keuangan

70

 

70

 

 

60

 

 

80

 

 

80

 

 

80

%

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

%

 

 

%

80

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

80

 

 

90

90

 

80

 

 

85

 

 

80

 

 

90

 

 

80

100

 

80

 

 

85

 

 

85

 

 

90

 

 

85

100

 

80

 

 

90

 

 

90

 

 

85

 

 

90

100

 

80

 

 

90

 

 

90

 

 

90

 

 

90

80

 

80

 

 

90

 

 

90

 

 

90

 

 

90

90

 

80

 

 

85

 

 

80

 

 

90

 

 

80

100

 

80

 

 

85

 

 

85

 

 

90

 

 

85

100

 

80

 

 

90

 

 

90

 

 

85

 

 

90

100

 

80

 

 

90

 

 

90

 

 

90

 

 

90

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

100

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

1.4  Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Berkaitan dengan kajian/analisis Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan  Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro yang antara lain untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing SKPD di Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro antara lain :

  1. Penyusunan anggaran belanja langsung Program Peningkatan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah belum optimal ;
  2. SDM Aparatur di Sekretariat DPRD yang belum memadai ;
  3. Perlunya pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid ;

 

 

 

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

1.1  Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan pencapaian prioritas pembangunan dan dapat dipertanggungjawabkan.

                  Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, berkedudukan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan internal dan eksternal.

                   Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, dapat kita identifikasi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi yaitu :

  1. Keterbatasan SDM serta kurangnya pemahaman staf terhadap tugas pokok dan fungsinya.
  2. Kualitas Sumber Daya Manusia/Pegawai masih kurang;
  3. Kurang adanya koordinasi antar bagian
  4. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal, sehingga sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik dan sumber data masih beragam.

Suatu kondisi yang menjadi permasalahan, apabila tidak di antisipasi dengan faktor kekuatan yang ada, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan apabila tidak ada tindakan yang di lakukan makan akan menimbulkan ancaman dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

 

1.2  Telaahan Visi,Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

         Menelaah visi,misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun ke depan untuk mengidentifikasi  faktor - faktor  penghambat  dan  pendorong  yang

 

dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Bojonegoro  terpilih.

Visi Kabupaten Bojonegoro “TERWUJUDNYA PONDASI BOJONEGORO SEBAGAI LUMBUNG PANGAN DAN ENERGI NEGERI YANG PRODUKTIF, BERDAYA SAING, ADIL, SEJAHTERA, BAHAGIA, DAN BERKELANJUTAN”.

 

      Makna dari visi tersebut adalah :

  1. BOJONEGORO, LUMBUNG PANGAN NEGERI bermakna bahwa Bojonegoro adalah daerah penghasil pangan yang meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang unggul dan terdepan dengan manajemen yang profesional. Bojonegoro sebagai lumbung pangan merupakan tempat penghasil, penyimpanan, pendistribusian, pengolahan, dan perdagangan pangan dalam arti luas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan usaha produktif pengolahan hasil pertanian, serta penyediaan stok pangan secara berkelanjutan.
  2. BOJONEGORO, LUMBUNG ENERGI NEGERI bermakna bahwa Bojonegoro sebagai kabupaten yang memiliki kekayaan tambang migas mampu untuk mengelola sumber daya energi minyak dan gas bumi serta sumber daya energi lainnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam rangka untuk menopang kebutuhan energi nasional dan sebagai modal dasar dalam pembangunan. Eksploitasi migas sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan di Bojonegoro didukung oleh ketersediaan teknologi, manusia, dan modal, dengan memperhatikan prinsip keadilan antar generasi.
  3. PRODUKTIF bermakna bahwa setiap sektor kegiatan di Bojonegoro dilakukan dengan kemampuan maksimal untuk menghasilkan output yang maksimal.
  4. Meskipun sektor migas Bojonegoro menjadi andalan nasional dan memberi sumbangan terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Bojonegoro, namun sektor – sektor lain seperti sektor pertanian; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; angkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, dan perusahaan; serta jasa-jasa harus

mendapatkan perhatian secara serius untuk bisa dipacu produktivitasnya dalam rangka meningkatkan pondasi perekonomian masyarakat Bojonegoro

  1. BERDAYA SAING bermakna mempunyai kemampuan untuk menciptakan nilai tambah untuk mencapai keunggulan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua kegiatan yang dilakukan, baik pada tingkat  pemerintahan atau swasta, dilakukan atas dasar efisiensi dan efektivitas sehingga menciptakan kegiatan dengan produktivitas yang tinggi dengan demikian setiap produk yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Bojonegoro dapat bersaing, baik pada level lokal regional, nasional, bahkan internasional. Dengan berdaya saing, diharapkan Bojonegoro memiliki keunggulan kompetitif untuk memproduksi pangan, energi, jasa态perdagangan, dan industri.
  2. ADIL bermakna bahwa pembangunan dilaksanakan dengan seimbang dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat berlandaskan penerapan norma dan hokum
  3. BAHAGIA bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan ditujukan agar masyarakat dapat mencapai kebahagiaan dengan memiliki suatu keadaan pikiran atau perasaan yang ditandai dengan ketenangan, kesenangan, cinta, kepuasan atau kegembiraan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, komunikasi, hubungan dan interaksi sosial, kebudayaan, kebebasan demokrasi, optimisme, keterlibatan religious, pekerjaan dan penghasilan yang layak, bahagia menerima, bahagia memiliki dan bahagia menghasilkan sehingga masyarakat Bojonegoro menjadi manusia yang produktif.
  4. SEJAHTERA bermakna bahwa pembangunan ditujukan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran, kebahagiaan, dan pemenuhan hak /pelayanan dasar serta perwujudan masyarakat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesejahteraan merupakan tujuan utama dari pembangunan di Kabupaten Bojonegoro sehingga setiap kegiatan dan produk pelayanan yang dihasilkan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro harus bisa menciptakan masyarakat Kabupaten Bojonegoro yang sejahtera secara materiil dan non-materiil.

 

  1. BERKELANJUTAN bermakna bahwa pembangunan dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan dilaksanakan dengan mengelola sumber daya yang ada secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya. Setiap tahapan pembangunan yang dilakukan akan memberikan pondasi dan kekuatan untuk pembangunan tahap berikutnya dengan kata lain pembangunan daya tahan dan  daya saing, terutama aspek sumber daya manusia, lingkungan hidup, modal sosial dan kehidupan demokratis.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya mempunyai kewajiban menjalankan dan menjadi motor penggerak terhadap visi Kabupaten Bojonegoro sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target yang diharapkan.

 

Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud serta dengan berlandaskan kepada makna visi Kabupaten Bojonegoro, maka ditetapkan misi Kabupaten Bojonegoro 2013-2018 sebagai berikut :

  1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi pangan dan energi;
  2. Mewujudkan masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera untuk menunjang pembangunan berkelanjutan;
  3. Mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman dan layak bagi masyarakat;
  4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional.

 

 

Dari ke tiga misi diatas, semuanya merupakan langkah-langkah yang wajib dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, berkedudukan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD, dalam hal ini Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten sesuai dengan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bojonegoro, sehingga apa yang dicita-citakan bersama dapat terwujud.

 

1.3  Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra SKPD Propinsi Jawa Timur

1.3.1    Renstra Sekretariat Jenderal DPR-RI

Visi Sekretariat Jenderal DPR-RI

“Mewujudkan Sekretariat Jenderal yang profesional dan akuntabel

Misi dalam rangka mewujudkan misi tersebut sebagai berikut :

  1. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif;
  2. Penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel;
  3. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif ;
  4. Mewujudkan DPR-RI yang kuat, aspiratif, responsif dan akomodatif.

 

1.3.2    Renstra Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur

Visi Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur “Mewujudkan Pelayanan Prima terhadap DPRD Propinsi Jawa Timur.”

Sebagai arahan pencapaian masa depan bagi Sekretariat DPRD Propinsi Jawa Timur visi tersebut memiliki makna sebagai berikut

  1. Membangun komitmen bersama akan pentingnya peran Sekretariat DPRD sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yakni menjadi lembaga yang harus mampu memberikan daya dukung terhadap kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan 3 fungsinya  sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah;
  2. Daya dukung yang harus diberikan berupa dukungan Sumber Daya Aparatur yang profesional, sarana dan prasarana yang fungsional serta sistem administrasi dan mekanisme kerja yang tertib dan modern sehingga memungkinkan DPRD dapat bekerja secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya;

Melalui visi tersebut juga diharapkan hubungan yang harmonis dan sinergis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD serta dengan seluruh stake holders dapat terjalin secara lestari.

Atas dasar itulah maka misi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut :

“Mewujudkan dukungan bagi peningkatan kapasitas/kinerja DPRD ”

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Visi penataan ruang wilayah kabupaten Bojonegoro tahun                    2011-2031 adalah “Mewujudkan ruang Kabupaten Bojonegoro yang mampu mendukung perkembangan pertanian, pariwisata dan perindustrian yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemerataan pembangunan”.

Kebijakan penataan ruang wilayah merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan strategi penataan ruang wilayah merupakan penjabaran dari kebijakan penataan ruang kabupaten ke dalam langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Bojonegoro meliputi:

  1. Pengembangan lahan pertanian dan sistem agropolitan yang produktif dan ramah lingkungan;
  2. Pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang ramah lingkungan serta berbasis masyarakat;
  3. Pengembangan dan peningkatan kawasan industri berbasis agro, yang ramah lingkungan serta bernilai ekonomis;
  4. Pemerataan pembangunan sektor ekonomi dan infrastruktur wilayah;

 

  1. Pengendalian secara ketat pada kawasan hutan;
  2. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

2.4.2.               Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan tertintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lingkup studi KLHS SDA Kabupaten Bojonegoro ini terdiri atas:

  1. Identifikasi sebaran cadangan, penggunaan, permasalahan dan saldo akhir SDA sehingga pada waktu tertentu dapat diketahui kecenderungannya, apakah surplus atau defisit ;
  2. Pengkajian kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi sumber daya alam lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
  3. Perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program;
  4. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan fungsi KLHS, maka analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah ada program dan kegiatan pelayanan Sekreatariat DPRD yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Apabila ada, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi lagi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

 

   

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

             Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu di atasi secara bertahap.

              Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkembang di Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro yaitu :

  1. Kuantitas SDM yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan unit kerja.

Selama ini jumlah pegawai (sedikit) yang tidak sesuai dengan beban kerja yang harus dijalankan,sehingga sasaran yang akan dicapai Sekretariat DPRD belum terlaksana secara optimal.

  1. Kurangnya pemahaman staf terhadap tugas pokok dan fungsinya
  2. Kurang adanya koordinasi antar bagian

 

                       

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

 

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul.

Perencanaan strategis tersebut mengandung visi, misi, tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

 

  1. A.    Visi

Adalah merupakan pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, eksis, aspiratif, inovatif dan produktif.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagai Penyelenggara Administrasi Kesekretariatan, Administrasi Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, mempunyai visi : “Peningkatan Profesionalisme Pelayanan Prima Sekretariat DPRD menuju terwujudnya Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Mandiri, Kapabel dan Akuntabel” dimaksudkan bahwa :

Profesionalisme Pelayanan Prima Sekretariat DPRD adalah Lembaga Pemerintah yang memberikan pelayanan yang terbaik terhadap DPRD dan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang Mandiri, Kapabel dan Akuntabel adalah lembaga DPRD yang transfaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

 

  1. B.    Misi

Adalah suatu rumusan umum tentang upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, dan dasar pengertian tersebut maka ditetapkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro sebagai berikut :

  1. Mewujudkan peningkatan profesionalisme Sekretariat DPRD dalam mewujudkan pelayanan prima kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. Meningkatkan  daya dukung Sekretariat DPRD terhadap kondisi Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mandiri, kapabel dan akuntabel untuk mendukung tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat Bojonegoro.

Pelayanan Prima Sekretariat DPRD terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat terwujud Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang :

Mandiri :     dalam membuat kebijakan dan keputusan dapat bersifat netral  dan tidak memihak pada salah satu kelompok atau golongan masyarakat tertentu sehingga dapat mewakili aspirasi seluruh masyarakat Bojonegoro;

 

Kapabel :       dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki kemampuan menguasai ilmu secara teoritis, praktis dan terampil dalam segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil bermanfaaf bagi pembangunan Bojonegoro;

Akuntabel :sebagai muara dari seluruh proses pelaksanaan tugas dan fungsinya maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan mampu mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan keputusan yang telah dibuat.

 

  1. C.    Tujuan

Tujuan merupakan implentasi atau penjabaran dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro untuk tahun 2013 - 2018 menetapkan tujuan dengan rumusan sebagai berikut :

 

 

  1. Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dari aspek kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Keuangan;
  2. Meningkatkan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada Lembaga DPRD Kabupaten Bojonegoro;
  3. Mendukung peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro.

 

  1. D.    Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan arah yang fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran direncanakan pula indikator sasaran. Indikator sasaran merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat tercapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dan harus sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

 

  1. E.     Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi

      Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi merupakan factor terpenting dalam proses perencanaan strategis, sebab strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan dan misi organisasi. Penjabaran selanjutnya adalah  berupa  program, yaitu  kumpulan  kegiatan  secara sistimatis dan terpadu

 

 untuk mendapatkan hasil guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator

sasaran yang telah ditetapkan.

 

Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan  yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan arah kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Arah kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman. Pedoman dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Oleh karena itu arah kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro diantaranya :

  1. Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dari aspek kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Keuangan;
  2. Meningkatkan daya tanggap dan ketepatan pelayanan kepada DPRD Kabupaten Bojonegoro;
  3. Mendukung peningkatan kinerja DPRD Kabupaten Bojonegoro.

 

 

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

 

5.1                 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistimatis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu. Dengan mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan, maka program-program yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan dalam kurun waktu 2013-2018 adalah sebagai berikut :

  1. Program pelayanan administrasi perkantoran;
  2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
  3. Program peningkatan disiplin aparatur;
  4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
  5. Program peningkatan pengembangan sistem pelporan capaian kinerja dan keuangan;
  6. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah; dan
  7. Program optimalisasi pemanfaatan tehnologi informasi.

Kebijakan dan program dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan direncanakan pelaksanaan dan pembiayaannya melalui APBD. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Oleh karena itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

      Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu rencana kerja tahunan dalam bentuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

 

 

 

  1. Rencana Kegiatan Disertai Kebutuhan Pendanaan

Dari program tersebut diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri atas kegiatan :

1.1     Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.2     Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.3     Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

1.4     Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.5     Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor

1.6     Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.7     Penyediaan alat tulis kantor

1.8     Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.9     Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung

1.10  Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.11  Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1.12  Penyediaan makanan dan minuman

1.13  Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.14  Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

1.15  Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah

1.16  Penunjang pelaksanaan tugas pokok bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum

1.17  Penyediaan jasa pengamanan kantor

  1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1     Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2.2     Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2.3     Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

2.4     Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

2.5     Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

 

  1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

3.1     Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

 

  1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1     Pendidikan dan Pelatihan Formal

4.2     Penyusunan Renja dan Program Kerja DPRD dan Sekretariat DPRD

4.3     Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

4.4     Penyusunan dan Pembahasan RKA APBD Induk dan RKA Perubahan APBD DPRD dan Sekretariat DPRD

 

  1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.1     Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

5.2     Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

5.3     Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

5.4     Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

 

  1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

6.1     Pembahasan rancangan peraturan daerah

6.2     Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

6.3     Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

6.4     Rapat-rapat paripurna

6.5     Kegiatan Reses

 

6.6     Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

6.7     Peningkatan Kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

6.8     Sosialisasi peraturan perundang-undangan

6.9     Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah

6.10  Fasilitasi Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD

 

  1. Program Optimalisasi Pemanfaatan Tehnologi Informasi

7.1     Penyusunan sistem informasi terhadap Layanan Publik

 

  

 

BAB VI

 INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD

 

            Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bojonegoro 2013 – 2018, maka pembangunan Kabupaten Bojonegoro 2013 – 2018 berangkat dari landasan visi “Terwujudnya Pondasi Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan dan Energi Negeri yang Produktif, Berdaya Saing, Adil, Sejahtera, Bahagia dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi Pembangunan Kabupaten Bojonegoro tersebut, misi Pembangunan Kabupaten Bojonegoro 2013 - 2018 adalah :

  1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, seimbang dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi pangan dan energi;
  2. Meningkatkan masyarakat yang produktif, mandiri dan sejahtera;
  3. Mewujudkan lingkungan yang nyaman, aman, dan layak bagi masyarakat;
  4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional;

Spirit utama yang mendasari penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 -2018 adalah terwujudnya suistainable development yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, efisien dan memperhatiakan keberlangsungan pemanfaatannya baik untuk generasi masa kini maupun generasi masa mendatang. Suistainable developmentdapat dilakukan melalui 6 (enam) pilar penting, yaitu pilar ekonomi, pilar modal social, pilar lingkungan hidup, pemantapan budgeting non SDA, terwujudnya Good and Clean Governance serta Good Leadership Suistainability.

 

  

Seiring dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD maka dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013–2018 merupakan salah satu SKPD pelaksana tugas pada Program Prioritas yaitu Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan indikator kinerja meningkatnya kapasitas peran, fungsi dan kinerja Alat Kelengkapan DPRD dengan tersedianya dukungan kegiatan DPRD dalam rangka :

  1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah;
  2. Hearing/dialog dan koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama;
  3. Rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
  4. Rapat-rapat pripurna;
  5. Kegiatan Reses;
  6. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
  7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD luar daerah;
  8. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  9. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah;
  10. Fasilitasi penyusunan Raperda Inisiatif.

 

  

TABEL VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No

SASARAN SKPD

INDIKATOR

MISI RPJMD

SASARAN RPJMD

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD

Terwujudnya optimalisasi sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta technologi informasi

Terselenggaranya administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan DPRD dan fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD serta penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli

Meningkatnya Kapasitas Aparatur yang memadai

Prosentase tingkat fasilitasi terhadap tugas, wewenang dan fungsi lembaga perwakilan rakyat daerah

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih melalui peningkatan pelayanan yang profesional

Terwujudnya Lembaga dan Tata Kelola Kepemerintahan Daerah yang efektif

 

 

BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan,pemerintahan, pengelolaan pembangunan  dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Sekretariat DPRD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013 – 2018. Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Sekretariat DPRD, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan rencana strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance melalui rencana tahunan dalam bentuk Renja Kerja (tahunan)

 

                      Bojonegoro,       Pebruari 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BOJONEGORO

 

 

 

ALI MAHMUDI

Pembina Tk. I

NIP. 19590120 198003 1 006

 

                                                  

                                                   Tabel . 4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014

dan Prakiraan Maju Tahun 2015

KabupatenBojonegoro

Nama SKPD : Sekretariat DPRD                                                                                                                                                                                                          lembar 1 dari 17

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

 Indikator

Kinerja Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2014

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Lokasi

Target Capaian Kinerja

 

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

 

Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

20

01

 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

01

01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya kegiatan surat-menyurat dalam menunjang tugas dan fungsi DPRD

Sekretariat DPRD

Lancarnya kegiatan surat-menyurat dalam menunjang kegiatan kesekretariatan dan kegiatan DPRD

21.725.000,-

APBD

 

Lancarnya kegiatan surat-menyurat dalam menunjang kegiatan kesekretariatan dan kegiatan DPRD

23.897500,-

1

20

01

02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang menggunakan alat komunikasi, sumber daya listrik dan telepon

Sekretariat DPRD

Lancarnya kegiatan kesekretariatan dan kegiatan DPRD yang menggunakan sarana telepon, air dan listrik

599.940.000,-

APBD

 

Lancarnya kegiatan kesekretariatan dan kegiatan DPRD yang menggunakan sarana telepon, air dan listrik

659.934.000,-

1

20

01

07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa  administrasi keuangan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dewan

Sekretariat DPRD

Terpenuhinya Pelayanan Pelaksanaan administrasi keuangan

326.224.800,-

APBD

 

Lancarnya pelaksanaan administrasi keuangan

358.847.280,-

1

20

01

08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya sarana yang bersih guna kelancaran dan kenyamanan dalam bekerja

 

Sekretariat DPRD

Kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor

148.500.000,-

APBD

 

Kebersihan, keindahan dan kenyamanan kantor

163.350.000,-

1

20

01

10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan administrasi

Dalam Daerah

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran yang menggunakan ATK

133.863.290,-

APBD

 

Lancarnya pelaksanaan administrasi perkantoran yang menggunakan ATK

147.249.619,-

1

20

01

11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya sarana dan prasarana barang cetakan dan penggandaan guna penunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Sekretariat DPRD

Terpenuhinya dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang up date

39.380.000,-

APBD

 

Terpenuhinya dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang up date

43.318.000,-

1

20

01

12

Penyediaan komponen instalasi  listrik/ penerangan bangunan gedung

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas yang menggunakan alat sumber daya listrik

Sekretariat DPRD

Lancarnya kebutuhan akan komponen listrik dan penerangan kantor

44.209.000,-

APBD

 

Lancarnya kebutuhan akan komponen listrik dan penerangan kantor

48.629.900,-

1

20

01

13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Sekretariat DPRD dan Luar Daerah

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan/Produktifitas kerja

1.596.171.500,-

APBD

 

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan kegiatan/Produktifitas kerja

1.755.788.650,-

1

20

01

15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedinya literature referensi pustaka pengetahuan umum dan  peraturan perundang-undangan

Sekretariat DPRD

  1. Tersebarnya informasi pada masyarakat/ publik terhadap kinerja DPRD secara tepat dan akurat.
  2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Dewan dan Sekretariat DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada

414.810.000,-

APBD

 

  1. Tersebarnya informasi pada masyarakat/publik terhadap kinerja DPRD secara tepat dan akurat.
    1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Dewan dan Sekretariat DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan yang ada

456.291.000,-

1

20

01

17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya jamuan makanan minuman rapat Setwan dan makanan minuman tamu DPRD dan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD

  1. Terpenuhinya makanan dan minuman rapat Setwan
  2. Terpenuhinya makanan dan minuman tamu DPRD dan Setwan

235.323.000,-

APBD

 

  1. Terpenuhinya makanan dan minuman rapat Setwan
    1. Terpenuhinya makanan dan minuman tamu DPRD dan Setwan

258.855.300,-

1

20

01

18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya fasilitas guna meningkatkan pelayananan aparatur  secretariat DPRD terhadap DPRD

Luar Daerah

  1. Meningkatnya kemampuan melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan dan anggota DPRD
  2. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan baik administratif maupun ilmiah/kebijakan

665.060.000,-

APBD

 

  1. Meningkatnya kemampuan melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan dan anggota DPRD
    1. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan baik administratif maupun ilmiah/kebijakan

731.566.000,-

1

20

01

19

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Tersedianya keamanan, kenyamanan dan kelancaran dalam mendukung  tugas dan fungsi DPRD

Dalam Daerah dan Luar Daerah

Tercapainya keamanan, kenyamanan dan kelancaran dalam mendukung  tugas dan fungsi DPRD

606.650.000,-

APBD

 

Kenyamanan dan keamanan bekerja terpenuhi.

 

667.315.000,-

1

20

01

24

Penunjang operasional DPRD

Tersedianya pendampingan/ notulensi  menunjang kelancaran pelaksanaan tugas  alat kengkapan dewan

Luar Propinsi

  1. Tercapainya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya

 

  1. Tercapainya aparatur dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DPRD tepat waktu

2.194.830.000,-

APBD

 

  1. Tercapainya pelayanan terhadap DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya

 

2. Meningkatnya kemampuan aparatur dalam penyelesaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan DPRD tepat waktu

2.414.313.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

02

 

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

02

05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Sekretariat DPRD

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya produktivitas kinerja

387.717.000,-

APBD

 

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatnya produktivitas kinerja

426.488.700,-

1

20

02

22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya gedung kantor yang nyaman

Sekretariat DPRD

  1. Terpenuhinya keindahan keamanan dan kenyamanan dalam melasanakan tugas
  2. Kelancaran Pelaksanaan kegiatan sehingga produktifitas kinerja meningkat

586.140.500,-

APBD

 

  1. Terpenuhinya keindahan keamanan dan kenyamanan dalam melasanakan tugas

2. Kelancaran Pelaksanaan kegiatan sehingga produktifitas kinerja meningkat

644.754.550,-

1

20

02

23

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

Tersedianya Mobil jabatan yang sehat guna kelancaran tugas

Sekretariat DPRD

Tercapainya perawatan mobil jabatan untuk kenyamanan dan kelancaran pejabat dalam menjalan tugas

849.101.000,-

APBD

 

Tercapainya perawatan mobil jabatan untuk kenyamanan dan kelancaran pejabat dalam menjalan tugas

934.011.100,-

1

20

02

24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersdianya kendaraan dinas / operasional yang sehat guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi DPRD

Sekretariat DPRD

Tercapainya perawatan kendaraan operasional untuk kenyamanan dan kelancaran dalam menjalan tugas

703.120.000,-

APBD

 

Tercapainya perawatan kendaraan operasional untuk kenyamanan dan kelancaran dalam menjalan tugas

773.432.000,-

1

20

02

28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan kantor yang sehat guna kelancaran tugas

Sekretariat DPRD

  1. Terpenuhinya kenyamanan dalam melaksanakan tugas
  2. Kelancaran Pelaksanaan kegiatan sehingga produktifitas kinerja meningkat

203.511.000,-

APBD

 

  1. Terpenuhinya kenyamanan dalam melaksanakan tugas
  2. Kelancaran Pelaksanaan kegiatan sehingga produktifitas kinerja meningkat

233.862.100,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

03

 

Program Disiplin Aparatur

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

03

02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya kebutuhan pakaian dinas dan kelangkapannya guna menunjang pelaksanaan tupoksi DPRD dan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD dan Luar Propinsi

Terpenuhinya tingkat kedisiplinan pimpinan dan anggota DPRD serta Aparatur PNS dalam menggunakan pakaian dinas

211.728.000,-

APBD

 

Terpenuhinya tingkat kedisiplinan pimpinan dan anggota DPRD serta Aparatur PNS dalam menjalankan tugas menggunakan pakaian dinas

232.900.800,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

05

 

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

05

01

Pendidikan dan Pelatihan formal

  1. Tingkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku aparatur
  2. Tingkat kesesuaian antara kompetensi aparatur dengan kompetensi jabatan
  3. Tingkat kinerja aparatur

Luar Propinsi

Tercapainya Peningkatan kualitas aparatur dalam menjalankan tugas

270.270.000,-

APBD

 

Tercapainya Peningkatan kualitas aparatur dalam menjalankan tugas

297.297.000,-

1

20

05

03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Tersedianya sarana untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam memahami suatu aturan untuk diimplementasikan dalam menjalankan tugas

Luar Propinsi

Terpenuhinya aparatur dalam melaksanakan tugas pekerjaan tidak   bertentangan  dengan peraturan yang ada

268.290.000,-

APBD

 

Terpenuhinya aparatur dalam melaksanakan tugas pekerjaan tidak   bertentangan  dengan peraturan yang ada

295.119.000,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

06

 

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

06

01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

  1. Tertib administrasi keuangan daerah
  2. Tersedianya sumber daya aparatur PNS yang professional dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  3. Akuntabilitas administrasi keuangan daerah
  4. Tersedianya penysunan Laporan Keuangan, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Sekretariat DPRD dan Luar Daerah

  1. Terpenuhinya penysunan Laporan kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang sesuai dengan akuntansi pemerintah yang akuntabel
  2. Terpenuhinya Penyelesaian administrasi kegiatan secara benar dan tepat waktu
  3. Terpenuhinya Peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan yang ada.

713.817.753,-

APBD

 

  1. Terpenuhinya penysunan Laporan kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja yang sesuai dengan akuntansi pemerintah yang akuntabel
    1. Terpenuhinya Penyelesaian administrasi kegiatan secara benar dan tepat waktu
    2. Terpenuhinya Peningkatan kemampuan aparatur dalam penyusunan anggaran sesuai dengan peraturan yang ada.

785.199.528,-

1

20

06

02

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

Tersedianya penysunan pelaporan keuangan semesteran yang sesuai dengan akuntansi pemerintah yang akuntabel tepat waktu

Sekretariat DPRD

Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan semesteran

34.516.900,-

APBD

 

  1. Penyusunan laporan yang benar benar sesuai akuntansi pemerintahan
  2. Penyelesaiandan pengiriman laporan tepat waktu

 

37.968.590,-

1

20

06

03

Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Tersedianya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran yang sesuai dengan akuntansi pemerintah yang akuntabel tepat waktu

Sekretariat DPRD

Terpenuhinya penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran dalam 1 tahun anggaran

 

35.780.250,-

APBD

 

  1. Penyusunan laporan yang benar benar sesuai akuntansi pemerintahan
  2. Penyelesaiandan pengiriman laporan tepat waktu

 

39.358.275,-

1

20

06

04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

  1. Tersedianya penyusunan penjabaran laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  2. Penyusunan Neraca, aliran kas, catatan atas laporan keuangan, laporan surplus/difisit akhir tahun

Sekretariat DPRD

Terpenuhinya penyusunan laporan keuangan akhir tahun yang benar akuntabel dan tepat waktu

37.086.115,-

APBD

 

  1. Penyusunan laporan yang benar benar sesuai akuntansi pemerintahan
  2. Penyelesaiandan pengiriman laporan akhir tahun tepat waktu

 

40.794.727,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

15

 

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

15

01

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

  1. Tingkat kompetensi bidang hukum dan penyelesaian permasalahanny
  2. Tingkat kesadaran/partisipasi masyarakat dibidang hukum
  3. Tingkat komplain masyarakat atas kualitas pelayanan publik pemerintah daerah

Dalam Daerah dan Luar Daerah

  1. Ditetapkannya Raperda-raperda
  2. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah
  3. Terpenuhinya kebutuhan hokum/ perlindungan masyarakat

6.380.880.000,-

APBD

 

  1. Ditetapkannya Raperda-raperda
  2. Meningkatnya kualitas produk hukum daerah
  3. Terpenuhinya kebutuhan hokum/ perlindungan masyarakat

 

7.018.968.000,-

1

20

15

03

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Tersedianya mamin Penunjang  rapat-rapat alat kelengkpana dewan

Sekretariat DPRD

Terpenuhinya mamin dalam rapat-rapat DPRD

500.733.200,-

APBD

 

Terpenuhinya mamin dalam rapat-rapat Alat kelengkapan DPRD

550.806.520,-

1

20

15

04

Rapat-rapat paripurna

Tersedianya mamin Penunjang  rapat-rapat alat paripurna dewan

Sekretariat DPRD

Terpenuhinya mamin dalam rapat-rapat DPRD

536.962.800,-

APBD

 

Terpenuhinya mamin dalam rapat-rapat DPRD

590.659.080,-

1

20

15

05

Kegiatan Reses

Penjaringan Aspirasi Masyarakat masa Reses Dewan

Dalam Kabupaten

Meningkatnya Kinerja Dewan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan tepat sasaran sesuai dengan aspirasi masyarakat

821.590.000,-

APBD

 

Meningkatnya Kinerja Dewan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan tepat sasaran sesuai dengan aspirasi masyarakat

903.749.000,-

1

20

15

06

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Tersedianya Kunjungan kerja dalam daerah

Dalam Kabupaten

Meningkatnya Kinerja Dewan dalam dalam tugas dan fungsi dewan terhadap pelaksanaan pembangunan

407.990.000,-

APBD

 

Meningkatnya Kinerja Dewan dalam dalam tugas dan fungsi dewan terhadap pelaksanaan pembangunan

448.789.000,-

1

20

15

07

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Tersedianya Penyelenggaraan dan pengiriman Bimtek, Workshop, Seminar Dewan

Luar Propinsi

Meningkatnya Kinerja Dewan

4.547.400.000,-

APBD

 

Meningkatnya Kinerja Dewan

5.002.140.000,-

1

20

15

08

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Tingkat pemahaman Dewan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Luar Propinsi

Meningkatnya Pemahaman Peraturan/kebijakan Perundang-undangan Dewan

2.986.500.000,-

APBD

 

Meningkatnya Pemahaman Peraturan/kebijakan Perundang-undangan Dewan

3.285.150.000,-

1

20

15

10

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah

Tersedianya Kunjungan kerja

Luar Propinsi

Meningkatnya Kinerja Dewan

10.106.030.000,-

APBD

 

Meningkatnya Kinerja Dewan

11.116.633.000,-

1

20

15

11

Koordinasi dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD ke luar daerah

Tersedianya Kunjungan kerja

Luar Propinsi

Meningkatnya Kinerja Dewan

9.611.030.000,-

APBD

 

Meningkatnya Kinerja Dewan

10.572.133.000,-

1

20

15

12

Fasilitasi Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD

Tersedianya fasilitasi tahapan Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD

Luar Daerah

  1. Pengkajian dan penyusunan permasalahan hukum peraturan peundang-undangan
  2. Tersusunnya Naskah Akademik
  3. Tersusunnya draf Raperda

2.118.547.200,-

APBD

 

  1. Pengkajian dan penyusunan permasalahan hukum peraturan peundang-undangan
  2. Tersusunnya Naskah Akademik
  3. Tersusunnya draf Raperda

 

2.330.401.920,-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

23

 

Program Optimalisasi pemanfaatan tehnologi informasi

 

 

 

 

 

 

 

 

1

20

23

01

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

  1. Tersedianya Website
  2. Tersedianya Data yang ter update setiap hari
  3. Adanya dokumentasi tentang kegiatan DPRD
  4. Tersalurnya aspirasi dari masyarakat dan DPRD

Sekretariat DPRD

  1. Tersebarnya informasi pada masyarakat/publik terhadap kinerja DPRD secara tepat dan akurat.
  2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman publik terhadap kegiatan dan kinerja DPRD

729.509.000,-

APBD

 

  1. Tersebarnya informasi pada masyarakat/publik terhadap kinerja DPRD secara tepat dan akurat.
  2. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman publik terhadap kegiatan dan kinerja DPRD

 

802.459.900,-

 


 

BAB I.          PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

a)         Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

b)         Kaidah-kaidah pelaksanaan.

c)          Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

 

  1. 1.      Pembahasan Rancangan Awal Renja SKPD dalam Forum SKPD (Pra Musrenbang)

Pembahasan Rancangan Awal Renja SKPD dalam forum SKPD (Pra Musrenbang) bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Awal Renja SKPD  dengan hasil musrenbang kecamatan.

 

 

  1. 2.      Penyesuaian Dokumen Rancangan Awal Renja SKPD Berdasarkan Hasil Forum SKPD

Dokumen rancangan Awal Renja SKPD yang telah didiskusikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum SKPD (Pra Musrenbang).

Dokumen rancangan Awal Renja SKPD yang telah disesuaikan, selanjutnya dikirimkan oleh kepala SKPD kepada kepala Bappeda sebagai bahan Musrenbang Kabupaten.

Pembahasan Rancangan Awal Renja SKPD dalam Musrenbang Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Awal Renja SKPD  dengan hasil musrenbang Kabupaten yang selanjutnya menjadi Rancangan Akhir Renja SKPD.

 

 

  1. 3.      Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD dengan RKPD

Verifikasi terhadap rancangan Akhir Renja SKPD bertujuan untuk menilai apakah rancangan akhir Renja SKPD  tersebut sudah sesuai dengan RKPD yang sudah disahkan dengan peraturan kepala daerah,  verifikasi dilakukan dengan tahapan  sebagai berikut:

1)         Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD kepada kepala bappeda.

2)         Bappeda melakukan verifikasi akhir terhadap rancangan akhir Renja SKPD, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

3)         Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah di verifikasi, untuk diajukan kepada kepala daerah untuk memperoleh pengesahan.

 

  1. 4.      Pengesahan dan Penetapan Renja SKPD

a)         Pengesahan rancangan akhir Renja SKPD dengan peraturan kepala daerah paling lama 1 (satu) bulan, setelah peraturan kepala daerah tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan.

b)         Renja SKPD ditetapkan oleh kepala SKPD dengan Surat Keputusan Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh Kepala Daerah.

c)          Renja SKPD menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.