Bojonegoro, 4 Maret 2026 – DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar audiensi untuk mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons atas berbagai saran, kritik, dan aduan masyarakat terkait kualitas menu yang disajikan kepada siswa.

Audiensi yang berlangsung di Ruang Badan Anggaran DPRD Bojonegoro tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi C, Ahmad Supriyanto. Turut hadir Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar dan Kepala Satgas MBG Bojonegoro Ninik Sumiati.

Dalam forum tersebut, DPRD menghadirkan perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Bojonegoro, para kepala SPPG se-Kabupaten Bojonegoro, serta Ketua DPC Persatuan Ahli Gizi Indonesia (Persagi) Bojonegoro untuk membahas perbaikan komposisi menu MBG agar tetap memenuhi kebutuhan gizi siswa yang menjalankan ibadah puasa.

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa audiensi ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang masuk ke DPRD. Menurutnya, evaluasi perlu dilakukan agar program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat berjalan optimal di daerah.

“Audiensi atau rapat kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari saran, masukan, dan kritik masyarakat terkait menu Makan Bergizi Gratis selama bulan Ramadan,” ujarnya.

DPRD menekankan bahwa selama Ramadan, menu MBG harus tetap memperhatikan kecukupan gizi sekaligus menyesuaikan waktu konsumsi bagi siswa yang berpuasa. Koordinasi lintas instansi dan penyedia layanan gizi dinilai menjadi kunci agar pelaksanaan program berjalan lebih maksimal dan tepat sasaran.

Selain berdampak pada pemenuhan gizi siswa, DPRD juga melihat program MBG memiliki efek berganda bagi perekonomian daerah. Program ini dinilai mampu membuka peluang kerja serta mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dan jasa katering.

Meski merupakan program pemerintah pusat, DPRD Bojonegoro menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk turut menyukseskannya. DPRD juga meluruskan persepsi masyarakat terkait besaran anggaran MBG, bahwa biaya per porsi tidak sebesar Rp15.000 seperti yang berkembang di publik, melainkan sekitar Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar.

Dalam audiensi tersebut, Persagi Bojonegoro turut menyampaikan sejumlah catatan penting. Mereka menegaskan bahwa menu MBG harus memenuhi komposisi gizi seimbang yang mencakup makanan pokok, protein hewani, protein nabati, dan buah. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, masih terdapat penyedia yang menyajikan menu praktis seperti telur rebus hampir setiap hari sebagai sumber protein hewani.

Persagi juga menyoroti aspek ketahanan makanan atau holding time. Makanan basah umumnya hanya bertahan sekitar enam jam, sedangkan makanan kering dapat bertahan lebih dari 12 jam. Hal ini menjadi perhatian penting agar kualitas makanan tetap terjaga hingga waktu konsumsi.

Melalui audiensi ini, DPRD Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai standar gizi, transparan, serta memberikan manfaat maksimal bagi siswa dan masyarakat Bojonegoro.