Bojonegoro, 21 November 2025 – Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan menghadirkan narasumber dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan Sekretariat DPRD.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pemaparan mendalam mengenai pengelolaan JDIH, termasuk pemenuhan indikator penilaian E-Report JDIH. Narasumber menyampaikan bahwa pada pertengahan Desember akan diberlakukan tambahan indikator penilaian sehingga pengelola JDIH diharapkan segera melakukan penyesuaian. Selain itu, Biro Hukum Jatim menyampaikan akan dilaksanakan rapat koordinasi dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui Zoom untuk melakukan pendampingan lanjutan.

Salah satu poin penting yang ditekankan adalah pentingnya untuk update Log Sync agar data selalu sinkron dan mutakhir. Pengelola JDIH diminta memastikan proses sinkronisasi berjalan rutin untuk meningkatkan validitas dan keterbaruan informasi hukum yang ditampilkan kepada publik.

Dalam sesi materi lainnya, peserta juga mendapatkan penjelasan mengenai pengelolaan perpustakaan hukum sebagai bagian integral dari layanan JDIH. Narasumber memberikan sejumlah saran strategis terkait promosi, di antaranya mendorong pengelola JDIH untuk memperkenalkan ruang perpustakaan hukum melalui kolaborasi dengan tokoh politik, publik figur, selebriti, maupun pihak lain yang dapat meningkatkan jangkauan publikasi.

Melalui Bimtek ini, diharapkan pengelolaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro semakin profesional, informatif, dan mampu menghadirkan layanan dokumentasi hukum yang mudah diakses oleh masyarakat.