Bojonegoro, 26 November 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna pada Rabu malam, 26 November 2025, dengan agenda utama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro dan dihadiri Wakil Ketua, anggota DPRD, serta jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, termasuk Bupati dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dalam rangkaian rapat tersebut, seluruh Fraksi DPRD Bojonegoro terlebih dahulu menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi atas Raperda APBD 2026. Berbagai fraksi memberikan pandangan, catatan, serta rekomendasi terkait prioritas pembangunan, penguatan sektor pendidikan, peningkatan pelayanan publik, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta pentingnya optimalisasi pendapatan daerah.

Setelah penyampaian pendapat seluruh fraksi, selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan atas Penetapan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan TAPD yang telah dilakukan secara intensif, serta persetujuan seluruh fraksi, Raperda APBD 2026 resmi disetujui untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Bupati Bojonegoro dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama dan komitmen dalam proses penyusunan APBD 2026. Ia menegaskan bahwa APBD tahun 2026 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, efektif dalam pelaksanaannya, dan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan warga Bojonegoro.

Dengan ditetapkannya APBD 2026, pemerintah daerah selanjutnya akan melakukan penyesuaian teknis dan penyusunan rencana kerja untuk memastikan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan optimal pada awal tahun anggaran.

Rapat Paripurna ditutup dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk pengesahan terhadap APBD Tahun Anggaran 2026.