Bojonegoro, 29 Desember 2025 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Hasil Reses Anggota DPRD Masa Sidang III Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan penyampaian laporan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), meliputi Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Badan Kehormatan. Rapat Paripurna dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro dan diikuti oleh pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil I DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sahudi, S.E., M.H. Agenda pertama, masing-masing perwakilan fraksi DPRD menyampaikan laporan hasil reses Masa Sidang III Tahun 2025 yang telah dilaksanakan oleh Anggota DPRD di daerah pemilihan masing-masing. Laporan tersebut memuat berbagai aspirasi dan masukan masyarakat yang dihimpun melalui pertemuan langsung, dialog, serta kunjungan lapangan selama masa reses.

Aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam laporan reses mencakup berbagai sektor strategis, antara lain pembangunan dan perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, pertanian, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh aspirasi tersebut selanjutnya akan dihimpun dan diklasifikasikan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program dan kebijakan DPRD ke depan.

Selain laporan reses, Rapat Paripurna Internal dilanjutkan dengan penyampaian laporan Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Badan Kehormatan. Pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro dalam penutup rapat menyampaikan bahwa penyampaian laporan reses dan laporan alat kelengkapan dewan dalam forum Rapat Paripurna Internal merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja DPRD. Seluruh laporan tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi pelaksanaan tugas DPRD sekaligus sebagai dasar perbaikan kinerja ke depan.

Dengan terselenggaranya Rapat Paripurna Internal, DPRD Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal, serta senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat dan tata kelola kelembagaan yang profesional dan berintegritas.