Bojonegoro, 28 Juli 2026 – Komisi DPRD Kabupaten Bojonegoro melaksanakan rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan mitra kerja dalam rangka pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Rapat kerja yang berlangsung di ruang komisi masing-masing ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam forum tersebut, setiap komisi melakukan pendalaman terhadap usulan perubahan program, kegiatan, dan alokasi anggaran bersama OPD serta mitra kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pembahasan dilaksanakan bersama sejumlah OPD dan mitra kerja, di antaranya Inspektorat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, PT Bojonegoro Bangun Sarana (PT. BBS), PT Asri Dharma Sejahtera (PT. ADS), Perumda Air Minum Tirta Buana, PT BPR Bank Daerah Bojonegoro, Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, PT Guna Dharma Karya (PT. GDK), Dinas Kesehatan, RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo, RSUD Sumberrejo, RSUD Padangan, RSUD Kepohbaru, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, serta Dinas Perhubungan.

Melalui pembahasan tersebut, masing-masing komisi memberikan masukan, saran, serta pendalaman terhadap usulan perubahan anggaran yang disampaikan oleh OPD. Pembahasan difokuskan untuk memastikan program dan kegiatan yang diusulkan tetap selaras dengan prioritas pembangunan daerah, kondisi fiskal, serta kebutuhan masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Selain mengevaluasi pelaksanaan program yang telah berjalan, rapat kerja juga menjadi forum untuk menyelaraskan kebijakan dan target kinerja perangkat daerah sehingga pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Melalui sinergi antara DPRD Kabupaten Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, diharapkan penyusunan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah.