Bojonegoro, 26 Juni 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Paripurna pada Kamis malam pukul 20.00 WIB di Ruang Paripurna DPRD. Agenda rapat kali ini menjadi momentum penting dalam proses legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah.

Rapat Paripurna tersebut mengagendakan tiga pokok utama, yaitu:

1. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2024.

2.      Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pengarusutamaan Gender.

3.      Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024, Raperda tentang Pengarusutamaan Gender, dan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

DPRD Kabupaten Bojonegoro melalui seluruh Fraksi memberikan catatan dan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten, khususnya dalam pelaksanaan APBD 2024 yang dinilai cukup efektif dalam mendorong pemulihan dan penguatan sektor pembangunan. Namun demikian, beberapa fraksi juga menyoroti perlunya peningkatan kualitas belanja daerah, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta evaluasi terhadap program-program yang belum mencapai target.

Terkait Raperda Pengarusutamaan Gender, DPRD menegaskan komitmennya dalam mendorong kebijakan pembangunan yang inklusif dan responsif gender. Penerapan prinsip kesetaraan dalam perencanaan hingga penganggaran diyakini akan membawa dampak positif bagi kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat Bojonegoro secara merata.

Dalam kesempatan tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2025 sebagai acuan penyusunan APBD Perubahan yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan pembangunan daerah.

DPRD Bojonegoro berharap sinergi antar lembaga dan partisipasi masyarakat terus ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik.